Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan menginstruksikan Mossad, badan intelijen Israel, untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia menerima sejumlah besar pengungsi Palestina dari Jalur Gaza. Laporan ini diterbitkan oleh The Time of Israel pada Jumat, 28 Maret 2025.
Meskipun beberapa negara telah menerima sejumlah kecil warga Palestina yang sakit, terutama anak-anak untuk perawatan medis, belum ada negara yang menyatakan kesediaan untuk menampung jumlah pengungsi dalam skala besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas negara penerima dan kerumitan proses relokasi.
Lebih lanjut, masyarakat sipil Gaza sendiri juga tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka secara massal. Ikatan emosional dan historis dengan Gaza sangat kuat, membuat gagasan relokasi besar-besaran menjadi sangat kompleks dan penuh tantangan.
Namun, Pemerintah Israel tetap bersikukuh untuk melaksanakan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza. Rencana ini didukung oleh mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir, yang memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan pemerintah.
Dukungan dari AS dan Kontroversinya
Rencana kontroversial ini juga mendapatkan dukungan awal dari mantan Presiden AS Donald Trump. Bulan lalu, Trump mengumumkan rencana agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan seluruh populasi dua juta orang. Namun, pernyataan Trump belakangan ini lebih lunak, ia menyatakan tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa untuk meninggalkan Gaza, dan membantah tuduhan bahwa rencana tersebut merupakan bentuk pembersihan etnis.
Terlepas dari pernyataan Trump, AS tampaknya ‘mengabaikan’ proposal tersebut. Utusan Timur Tengah Steve Witkoff lebih memprioritaskan pemulihan gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas. Prioritas ini menunjukan perubahan strategi AS dalam menangani konflik tersebut.
Sebagai respons atas kurangnya dukungan AS, Israel kini aktif melakukan negosiasi dengan sejumlah negara di Afrika Timur yang dilanda konflik, seperti Somalia dan Sudan Selatan, serta negara-negara lain termasuk Indonesia, untuk menjajaki kemungkinan penerimaan pengungsi Palestina.
Pembicaraan tersebut, yang dilaporkan oleh Axios berdasarkan sumber dari dua pejabat Israel dan seorang mantan pejabat AS, belum menghasilkan kesepakatan yang konkret. Tantangan dalam negosiasi ini meliputi masalah keamanan, ekonomi, dan politik, yang membuat proses ini menjadi sangat rumit dan sulit untuk mencapai kesepakatan.
Tujuan Potensial dan Implikasi Global
Laporan sebelumnya menyebutkan Suriah, Sudan, dan Somaliland (wilayah pemisah di Somalia) sebagai tujuan potensial untuk pemindahan warga Gaza yang sedang dipertimbangkan oleh AS dan Israel. Namun, ketiga negara tersebut juga memiliki berbagai masalah internal yang membuat penerimaan pengungsi dalam jumlah besar menjadi sangat sulit.
Rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Banyak pihak mengkhawatirkan potensi pelanggaran HAM yang serius dan implikasi kemanusiaan yang mengerikan. Konsekuensi politik global dari rencana ini juga akan sangat signifikan dan perlu dipertimbangkan secara serius.
Krisis kemanusiaan di Gaza telah diperparah oleh konflik berkelanjutan dan blokade ekonomi. Rencana pemindahan, jika dilaksanakan, dapat memicu krisis kemanusiaan yang lebih besar lagi di negara-negara penerima, dan berpotensi memicu instabilitas regional.
Secara keseluruhan, situasi ini menunjukan kompleksitas konflik Israel-Palestina dan memerlukan solusi diplomatik yang komprehensif dan adil untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar dan menghindari pelanggaran HAM yang lebih besar lagi.
Perlu adanya solusi jangka panjang yang berfokus pada perdamaian, rekonstruksi Gaza, dan penghormatan hak-hak asasi manusia bagi seluruh penduduk Gaza.
